DILEMA KOALISI GEMUK

Menjelang pilpres, pilgub bahkan pilbub, peserta pemilu presiden dan pemilukada baik itu balon presiden/gubernur/bupati dan partai kusak kusuk mencari koalisi partai. Balon ketika mendekati masa pendaftaran sebagai kandidat belum juga mendapat tumpangan perahu berusaha, mau tak mau merangkul partai-partai kecil, namun jika belum memadai keterwakilan partai tersebut di legislatif terpaksa harus mencari partai lain yang mau koalisi. Fenomena koalisi ini bukan hanya terjadi pada partai kecil, namun ada juga partai yang sudah memenuhi persyaratan mengajukan calonnya sendiri atau mendukung calon yang bukan kader murninya juga kusak kusuk mencari koalisi. Hal ini terjadi karena kurang percaya dirinya calon terhadap kemampuan untuk menang jika hanya di dukung oleh satu partai bahkan dua partai. Balon dan partai beranggapan bahwa dengan semakin banyak koalisi maka akan semakin besar peluang menang, karena ibarat kuda yang membawa pedati, jika kudanya semakin banyak maka pedati dapat ditarik dengan lebih cepat dan ringan. Dugaan ini ada benarnya, dengan asumsi kuda-kuda harus solid, seirama berlari ketika membawa pedati tersebut. Namun jika ada satu atau dua kuda yang lambat, sebaiknya segera dibuang saja, artinya bukan malah mempercepat pacuan kuda secara kolektif, namun menjadi beban bagi kuda-kuda yang lain. Artinya koalisi sangat ditentukan oleh kekompakan dan kemampuan mesin-mesin partai untuk bergerak seirama untuk menggapai pulau kemenangan. Gejala koalisi gemuk ini muncul di Indonesia pertama kali dipraktekkan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang (baca : Fauzi Bowo). Ketika ia mencalonkan diri, ia didukung oleh hampir 70 persen partai, sedangkan lawannya ketika itu (baca : Adang Dorojatun) hanya didukung oleh partai PKS). Itupun Fauzi Bowo hampir saja dipermalukan dengan koalisi gemuknya, karena Adang Dorojatun hanya kalah tipis dalam perolehan suara. Kembali ketika Pilpres 2009 SBY selaku incumbent dan partainya berhasil sebagai pemenang pemilihan legislatif, malah ikut-ikutan dengan melakukan pola koalisi gemuk.Tanpa koalisi gemukpun ia diprediksikan bakal menang karena posisinya sebagai incumbent dan ekonomi Indonesia ketika kepemimpinannya mulai menggeliat kembali. Apalagi pemungutan suara dilakukan secara langsung, kecuali secara tidak mungkin ada pengaruh koalisi ini. Dalam hal ini pihak koalisi yang memperoleh keuntungan karena setelah kemenangannya mereka rame-rame minta haknya untuk menempatkan wakilnya di kabinet SBY. Soal mereka melaksanakan kewajiban menjalankan mesin partainya sulit untuk dibuktikan, bisa saja mereka mengatakan menjalankan, tapi kenyataan mereka hanya terima bersih kemenangan. Arinya banyak tim kampanye yang hanya menuntut hak ketimbang kewajibannya.
Efek negatif Koalisi Partai.
Memang dengan strategi koalisi partai kecenderungan memperoleh kemenangan lebih besar dengan asumsi mesin partai jalan, namun efek negatif koalisi ini juga dirasakan baik oleh pemenang dan masyarakat.
Efek negatif pertama : cost menjalankan mesin politiknya yang banyak terasa lebih mahal, ketimbang kalau hanya menggunakan satu atau mesin politk.
Efek negatif kedua yang dirasakan adalah : kandidat presiden/ gubernur/bupati tidak leluasa dalam menentukan calon pendamping nya, tetapi ia harus memperhatikan aspirasi dari koalisinya. Akibatnya jika posisi nomor satu ini menang dikhawatirkan mereka tidak seiring sejalan dalam menjalankan pemerintahan, karena mereka berupaya menjalankan misi partainya masing-masing. Akhirnya tujuan utama pemerintahan meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan daya saing negara/daerah tidak tercapai. Efek negatif ketiga : jika koalisi besar menang, penentu utama personil kabinet tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya karena sudah ada deal tentang persentase jabatan yang harus diberikan kewenangan untuk ditentukan personilnya oleh pihak partai. Bahkan untuk departemen/dinas apa yang akan ditentukan personilnya mereka sudah paham. Makanya ketika SBY menentukan personil yang akan duduk di kabinetnya, pengumunan yang seharusnya dilaksanakan yang sudah ditetapkan terjadi beberapa penundaan, karena ada yang tidak pas baik dari selera presiden maupun selera partai. Beda ketika Soeharto menentukan kabinetnya, ketika ia mengumumkan kabinetnya, selalu tepat waktunya (tidak berubah-ubah). Efek negatif keempat adalah : Siap-siap masyarakat menerima orang-orang kabinet yang tidak profesional (tidak the right man in the right place). Ada nama yang ditawarkan oleh partai tetapi kualifikasi nya untuk menjabat pos tertentu tidak pas, akibatnya setengah dipaksankan daripada ia ditinggalkan oleh koalisinya.. Efek negatif kelima : dalam perjalanan melaksanakan roda pemerintahan jika terjadi persoalan, anggota legislatif yang termasuk koalisi pemenang/koalisi pemerintah belum tentu sepenuhnya membela pemerintah. Ingat kasus bank century, SBY ditinggal seenaknya oleh koalisinya.
Rekomendasi
Pertama. Dimasa yang akan datang sebaiknya dibuat ketentuan hanya diperbolehkan koalisi dengan partai-partai yang satu ideologi, visi, misi, program dan platform. Jika ada perbedaan maka koalisi tidak dapat diajukan. Kedua : Jumlah koalisi partai tidak bole lebih dari ttiga partai.
Ketiga : Pihak pemenang koalisi harus menandatangani memori of standing untuk tetap berpihak kepada pemerintah, karena ia adalah pilar pertama pendukung pemerintah.
Keempat : Sebaiknya partai pendukung yang telah memenuhi persyaratan minimal mendukung salah satu kandidat, tidak perlu melakukan koalisi dengan catatan kandidat yang dipilih terjamin kualitasnya dan pilih anggota tim sukses yang benar-benar loyak yang direkrut dari keluarga dan kolega selanjutnya gerakkan tim sukses sebaik mungkin.
Kelima : Kandidat yang maju jangan terlalu tergantung dengan partai koalisi, ukur kemampuan diri melalui survey. Jika secara kualitas diri masih dianggap kurang dibanding kandidat lain sebaiknya jangan dipaksakan maju, karena mubazir saja. Lebih baik uang untuk sosialisasi diri an kampanye dialihkan untuk digunakan dalam penciptaan lapangan kerja baru. Ini jelas betul azas manfaatnya (utility) dan berpahala meningkatkan kesejahteraan real kepada masyarakat.