PILGUB MEMBUAT JANTUNG BEDEGUB

pada bulan Juni tinggal empat bulan lagi. Semakin dekat pelaksanaan pilgub, maka berkorelasi pula dengan semakin naiknya suhu politik di daerah Jambi, akhirnya bermuara akan naiknya detak jantung (bedegub/nervous) bagi pihak-pihak yang terkait dengan pilgub. Siapa saja pihak yang paling merasakan hal tersebut? Paling tidak ada empat kelompok masyarakat yang terlibat langsung, yaitu penyelenggara (KPUD dan Panwaslu), Peserta (Calon gubernur, calon wakil gubernur, tim kampanye dan tim sukses), pemilih (masyarakat yang telah berhak memilih berdasarkan peraturan perundang-undangan), dan pegawai negeri sipil.
Penyelenggara.
Ada semacam kekhawatiran masyarakat akan kemampuan KPUD yang notabene personalianya mempunyai usia yang relatif sama, sehingga tidak ada satupun diantara peronalia yang mampu bersikap kebapakan (Patronage). Personalia KPUD lebih cenderung menyelesaikan persoalan dengan cara-cara seharusnya (das sein) bukan berdasarkan kenyataannya (dassolen). Ini dibuktikan dua persoalan yang cukup alot terjadi ketika penetapan biaya penyelenggaraan pilgub tahap pertama dan persoalan Penetapan Panwaslu oleh Banwaslu yang tidak mengacu kepada usulan dari KPUD. Ketika belum tuntasnya penetapan anggaran oleh Pemerintah Daerah, alih-alih salah satu LSM di kota Jambi melakukan demonstrasi dengan menduduki sekretariat KPUD. Tahap kedua mudah-mudahan tidak terjadi, karena dapat menimbulkan tambah nervous pihak penyelenggara. Hal ini disebabkan anggaran tahap kedua hingga saat ini belum ditetapkan pemerintah Daerah Jambi (legislatif dan eksekutif). Demikian juga dengan persoalan Penetapan Panwaslu agar dapat diselesaikan dengan cara-cara demokratis, sehingga tidak dianggap cacat hukum. Persoalan Panwaslu ini diharapkan cepat tuntas sehingga tidak berlarut-larut sampai dengan tahap penetapan pemenang. Jika persoalan Panwaslu cacat hukum, dikhawatirkan pihak yang kalah dapat melakukan komplain dan menolak penetapan pemenang karena Panwaslu dianggap cacat hukum. Maklum dinegeri bedebah (kutip istilah Aji Massardi) paling gampang cari kesalahan daripada mengakui kekalahan.
Peserta
Pertama. Calon gubernur yang belum mendapat dukungan partai secara resmi, jelas Harap-Harap Cemas/H2C (baca : bukan rumus kimia). Bagaimana tidak cemas, biaya sosialisasi sudah banyak dikeluarkan, ternyata tidak dapat dukungan perahu politik. Tercatat hingga saat ini ada dua cagub yang belum mendapat dukungan partai politik. Kedua. Cawagub juga H2C, apakah dipilih cagub untuk mendampingi beliau atau tidak. Jika cawagub yang telah bersosialisasi tidak terpilih menjadi pendamping cagub, jelas akan kecewa (dispointed). Jadi cawagub cukup bedegub juga menjelang penetapan pasangan. Ketiga. Tim Kampanye dan tim sukses cukup bedegub menjelang diumumkan hasil penghitungan suara. Kalau kalah harus dapat bertanggung jawab kepada calon gubernur dan kalau menang tinggal menuntut janji kekuasaan dan mungkin pula proyek atau hadiah khusus.
Pemilih.
Pemilih yang berdasarkan akal sehat dan hati nurani, jantungnya tentu akan bedegub juga menunggu hasil perhitungan suara. Mereka akan sangat kecewa jika pasangan cagub/cawagub pilihannya tidak menang. Lain halnya dengan pemilih yang tidak cerdas dan bersifat easy going, ia akan bersifat apatis terhadap siapapun yang akan keluar sebagai pemenang.
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebagian besar PNS yang saat sekarang memegang jabatan tentu merasa galau, sebab gubernur sekarang sudah tidak dapat memperpanjang masa jabatannya lagi karena telah dua periode. Nasib baik mereka masih dapat dapat jabatan dalam kepemimpinan gubernur baru yang terpilih. Tetapi, yang pasti jika mereka tidak sepaham dengan gubernur baru yang terpilih, mereka harus legowo jika jabatannya diganti dengan orang lain. Satu hal yang mungkin dapat membesarkan hati pejabat lama adalah tak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah prosesnya. Namun penulis punya keyakinan walaupun dalam regulasi MENPAN dikatakan PNS tidak boleh berpihak, secara diam-diam mereka yang ambisius dengan kekuasaan (baca : jadi pejabat) pasti kusak kusuk menentukan arah dukungan. Apalagi sanksi bagi mereka yang berpihak tidak begitu tegas. Namun bagi PNS yang tidak berpihak, penulis punya keyakinan mereka akan tetap seperti yang dulu. Penyanyi Dian Pisesha dalam syairnya “aku masih seperti yang dulu. Memang ada yang mengatakan jadi pejabat saat sekarang bukan ditentukan oleh prestasi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh nasib baik (lucky). Tapi bagi yang tidak percaya dengan faktor lucky tersebut, mereka sudah harus berspekulasi menentukan keberpihakan. Mana ada zaman edan seperti sekarang, pegawai yang tidak berpihak akan mendapat jabatan. Istilah almarhum pelawak Asmuni : suatu hil yang mustahal (baca : suatu hal yang mustahil). Kapan penentuan pejabat secara obyektif akan berlaku kembali di negeri ini? Inilah tantangan paling berat bagi gubernur terpilih nanti dalam menentukan anggota kabinetnya.